Buntut Meninggalnya Driver Ojol: Ketua Team Garuda 08 Minta Presiden Segera Evaluasi Kinerja Kepolisian

TODAYNEWS.ID – Ketua Umum Team Garuda 08, Samuel Lee Lahengko atau akrab disapa H. Sammy menyayangkan tindakan kepolisian saat mengamankan peserta aksi demo di depan Gedung DPR RI yang terjadi pada Kamis (28/8/2025) kemarin.

Aksi unjuk rasa yang mengakibatkan salah seorang driver ojek online meninggal dunia ini dipicu akibat tindakan refresif kepolisian dalam menangani aksi tersebut.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Pelayanan SIM Keliling di Tangsel, 25 Agustus 2025

99 Akbar Budi

Pria yang akrab disapa Bung Sammy ini menilai, kesalahan dalam penanganan keamanan pada peserta demo menjadi pemicu peristiwa tersebut terjadi.

“Sebenarnya yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggapi aksi kegiatan masyarakat yang dilindungi oleh Undang-undang mereka seharusnya lebih humanis dalam menanggapi aksi-aksi yang terjadi di lapangan,”katanya.

Soal gesekan kecil yang terjadi dalam aksi unjuk rasa menurutnya merupakan hal yang biasa terjadi. Maka itulah, pihak keamanan harus bisa meredam gejolak tersebut tanpa adanya kekerasan.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Kepemimpinan Wali Kota Semarang Dinilai Responsif

93 Yunita

“Tentu jika penanganannya refresif maka yang akan terjadi adalah perlawanan. Tindakan seperti ini malah akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan pemerintah,”ungkapnya.

Ia khawatir, situasi ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak ingin melihat negara ini aman.

“Ini yang harus menjadi kewaspadaan pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo dan Mas Gibran, karena peristiwa ini bisa saja ditunggangi oleh pihak-pihak ketiga atau pihak lain yang memang berkeinginan untuk membuat bangsa ini kacau,”tegasnya.

Untuk itu dirinya sangat mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang cepat memberikan tanggapan terkait peristiwa yang terjadi saat ini.

“Saya mengapresiasi sikap dari Pak Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi kejadian kemarin. Beliau menyesalkan kejadian tersebut. Penyesalan itu beliau ungkapkan dalam pernyataan resminya yang menyesalkan adanya korban dari masyarakat (Driver Ojek Online),”ungkapnya.

Namun pihaknya meminta Presiden segera mengambil langkah strategis dalam menangani peristiwa tersebut. Menurutnya, langkah yang diambil Presiden harus memiliki rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

“Kami meminta supaya ini bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi Presiden bisa mengambil sikap dan mengevaluasi kinerja aparat keamanan dalam hal ini kepolisian,”ungkapnya.

“Jika dibiarkan, maka isu ini terus berkembang menjadi bola panas dalam kancah perpolitikan Indonesia. Dan pihak-pihak lain akan menggunakan cara ini untuk merusak atau mengganggu stabilitas keamanan,”imbuhnya.

“Jadi saya berharap, ini bukan hanya pernyataan penyesalan semata dari Pak Presiden Republik Indonesia, harus ada tindakan nyata yang dilakukan Pak Presiden terutama memperbaiki dan mengevaluasi ulang terhadap kinerja kepolisian, utamanya dalam merekrut anggota kepolisian itu harus memperhatikan orang-orang yang mempunyai mentalitas nasionalisme yang memang hadir sebagai pengayom dan pelindung masyarakat,”sambungnya.

Jika tidak segera dievaluasi, ia khawatir tindakan refresif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap masyarakat bisa berpotensi memicu konflik yang lebih luas.

“Bagi kami sebagai pengamat sebagai orang yang melihat secara kejadian sangat menyesalkan adanya tindakan refresif dari pihak kepolisian kepada masyarakat. Dan ini, saya katakan tidak akan berhenti sampai di sini, ini akan terus berkelanjutan karena masyarakat merasa ada hal yang tidak adil ketika aparat yang mereka yakini itu bertugas mengawal masyarakat, tetapi malah menindas masyarakat, ini yang harus menjadi peer bagi Pak Presiden dan semua aparatur negara yang ada saat ini,”terangnya.

Ia pun meminta para anggota Dewan baik kabupaten kota, provinsi hingga pusat untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan yang dapat memancing reaksi keras dari masyarakat.

“Kepada anggota DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi harus lebih berhati-hati untuk menyampaikan pandangan, pendapat dan lain sebagainya lewat media. Karena masyarakat tidak bisa dibodohi, masyarakat Indonesia sudah pintar menilai siapa aparat dan pejabat termasuk anggota dewan yang tidak berpihak kepada rakyat,”tutupnya.***

414 Total Count