Kemenhub Siap Diperiksa BPK, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Perbaikan Berkelanjutan

TODAYNEWS.ID – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan secara tegas bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap mendukung proses pemeriksaan laporan keuangan semester II tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pernyataan itu disampaikan usai berlangsungnya Entry Meeting di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Senin (25/8). Pertemuan ini menjadi langkah awal komunikasi antara BPK dan Kemenhub guna menyamakan persepsi terhadap proses pemeriksaan.

“Kemenhub siap mendukung kelancaran pemeriksaan dan berharap hasilnya dapat menjadi koreksi yang konstruktif bagi Kemenhub agar terus berbenah. Pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban administratif, tapi juga sarana evaluasi bersama untuk terus memperbaiki kinerja. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan sekadar jargon, melainkan pondasi utama dalam menjalankan amanah negara,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Pemeriksaan oleh BPK mencakup pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pembangunan fasilitas sisi darat bandara VVIP IKN, Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung program ketahanan pangan.

Mengenai realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Dudy menyebutkan kinerja positif selama dua tahun terakhir. Pada 2023, target PNBP Rp4,4 triliun tercapai Rp4,9 triliun. Sementara 2024, target Rp4,8 triliun tercapai Rp6,1 triliun. Di tahun ini, target PNBP ditetapkan Rp5,3 triliun, dan hingga 20 Agustus 2025, capaian mencapai Rp4,1 triliun.

Terkait pembangunan, Kemenhub berhasil menyelesaikan fasilitas sisi darat bandara VVIP IKN untuk mendukung konektivitas IKN. Selain itu, Proving Ground BPLJSKB Bekasi dengan standar internasional kini siap menguatkan sektor industri otomotif nasional.

Dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Kemenhub memastikan kelancaran distribusi logistik. Hal itu dilakukan melalui optimalisasi angkutan laut barang, jembatan udara, serta angkutan perintis penumpang dan kapal ternak. Alokasi subsidi angkutan logistik sebesar Rp1,93 triliun juga disiapkan dalam DIPA 2025.

“Untuk memperlihatkan kesungguhan dan komitmen Kemenhub, maka dalam pemeriksaan triwulan III tahun 2025 ini saya mengajak seluruh pejabat dan jajaran di lingkungan Kemenhub agar melengkapi setiap permintaan dokumen pemeriksaan, bersikap kooperatif, membangun komunikasi efektif dengan tim pemeriksa, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi dengan komprehensif,” kata Menhub Dudy.

Selama 11 tahun berturut-turut sejak 2013, Kemenhub berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan. Hingga semester II 2024, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mencapai 86,87%, melampaui rata-rata nasional.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Perhubungan Suntana beserta jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama, serta Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana beserta jajaran.