Legislator Tekankan Anggaran Pangan 2026 Harus Jadi Fondasi Kemandirian Bangsa

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyampaikan alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun yang ditetapkan pemerintah untuk ketahanan pangan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 harus dioptimalkan dengan langkah konkret dan terukur.

Hal itu disampai Firman guna menanggapi, Presiden Prabowo Subianto soal Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 yang menegaskan komitmen besar pemerintah di sektor pangan, namun pelaksanaannya membutuhkan keseriusan semua pihak.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Wamenaker Noel Terkena OTT KPK, Komisi III: Gol Bunuh Diri

469 Dhanis

“Pidato Presiden sangat jelas menunjukkan arah bahwa ketahanan pangan akan menjadi fondasi kemandirian bangsa. Tinggal bagaimana Kementan dan Bapanas menerjemahkan anggaran besar itu agar benar-benar menyentuh kepentingan petani, meningkatkan produktivitas, dan memberi kepastian ketersediaan pangan bagi rakyat,” ujar Firman, pada Minggu (17/8/2025).

Dalam nota keuangan tersebut, Presiden Prabowo menekankan penguatan ketahanan pangan melalui swasembada beras dan jagung, pencetakan sawah baru, penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, dukungan bibit unggul, serta modernisasi alat pertanian.

Kepala Negara juga menyampaikan keberhasilan pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit sehingga produksi beras meningkat, stok beras pemerintah di atas 4 juta ton, harga tetap stabil, dan kesejahteraan petani membaik.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Bantah Tak Ada Regenerasi, DPP PDIP: Kalau Mau Muda-muda Semua, Bikin Aja Partai Sendiri

411 Dhanis

Namun, Firman mengingatkan agar data yang disampaikan pemerintah mengenai ketersediaan beras benar-benar dipilah kebenarannya. Ia menyoroti bahwa dari angka 4 juta ton stok beras tersebut, masih terdapat sekitar 1,7 juta ton sisa stok tahun 2024.

“Untuk mewujudkan swasembada, kemandirian dan kedaulatan pangan harus didasari oleh pemetaan. Selain itu diperlukan data yang benar dan akurat serta konsistensi pemerintah dalam melaksanakan UU dan regulasi yang tegas,” ujarnya.

“Jangan sampai data yang disampaikan justru menimbulkan persepsi keliru. Transparansi dan keakuratan data harus menjadi pijakan agar masyarakat tidak hanya mendengar angka, tetapi juga merasakan manfaat nyata,” tambahnya menegaskan.