Legislator Khawatir Wacana Pilkada Lewat DPRD Dapat Perlawanan dari Publik
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus. Foto: Dok. DPR TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus, berharap wacana terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dapat dipertimbangkan ulang secara matang oleh Parlemen.
Menurut Deddy, sebelum keputusan itu dibuat sebaiknya perlu melihat terkait dampak buruknya bagi proses demokrasi ke depan.
“Kami berharap wacana terkait dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu dikaji ulang,” kata Deddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Pasalnya kata Deddy, apabila Pilkada ke depan tetap dipaksakan melalui DPRD, dikhawatirkan akan terjadi penolakan dan perlawanan oleh rakyat dari berbagai penjuru.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
“Karena saya kira pasti akan dilawan oleh masyarakat Indonesia,” ujar Politikus PDI Perjuangan itu.
Seperti diketahui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah dapat menjadi alasan DPR untuk mengembalikan pilkada tak langsung.
Terlebih, saat ini terkait wacana pilkada tak langsung sudah mendapatkan dukungan dari tokoh nasional seperti presiden, ketua umum partai politik hingga beberapa anggota DPR dari fraksi tertentu.
Sudut pandang para Pakar Kepemiluan soal pilkada melalui DPRD
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy NS Umboh, mengingatkan kritik wacana pelaksanaan pilkada apabila dilakukan melalui DPRD, maka hal tersebut akan membawa kemunduran bagi demokrasi di Indonesia.
“Sistem Pilkada kita jangan sampai dari langsung, jadi tidak langsung. Itu kami katakan, JPPR, dalam forum ini, bagian kemunduran demokrasi,” kata Rendy, Rabu (8/1/2025) lalu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N. Suparman, juga menanggapi wacana pilkada tidak langsung atau melalui DPRD yang dianggapnya bukanlah solusi.
“Jangan kemudian dilihat solusinya dengan pemilu lewat DPRD. Seharusnya pemerintah bisa menggunakan pendekatan lain misalnya mengikatkan edukasi politiknya yang juga harus berbeda di setiap provinsi,” kata Herman, pada Jumat (20/12/2024) lalu.
Ketua Jaga Pemilu, Natalia Soebagdjo, juga mengungkapkan bahwa wacana pemilihan kepala daerah merupakan hak rakyat yang harus dijaga dan jangan sampai elit politik mendominasi dalam menentukan kepala daerah.
“Pemilihan kepala daerah adalah hak politik rakyat. Jika hak ini hilang, elit politik bisa mendominasi,” kata Natalia di Surabaya, Selasa (17/12/2024) lalu.
Pos terkait
