TODAYNEWS.ID – Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo mendorong peningkatan ketertiban, kebersihan, dan keamanan pasar tradisional sebagai upaya menjaga kenyamanan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Hal ini disampaikan Joko Widodo, dalam paparannya pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Ketertiban Pasar di Kota Semarang pada hari Rabu, 6 Agustus 2025, bertempat di Kantor Dinas Perdagangan Kota Semarang, dan diikuti oleh puluhan pedagang pasar tradisional dari berbagai wilayah di Kota Semarang.
Dalam paparannya, Joko Widodo menegaskan bahwa pasar tradisional masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, sehingga penataan dan pengelolaan yang baik sangat diperlukan agar tetap mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern.
“Pasar tradisional bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga pusat perputaran ekonomi rakyat. Karena itu, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan pasar harus menjadi prioritas bersama,” tuturnya.
Komisi B DPRD Kota Semarang menyampaikan beberapa langkah penting, di antaranya penataan pedagang agar tidak berjualan di area terlarang seperti trotoar dan bahu jalan, peningkatan pengelolaan sampah pasar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, penguatan keamanan pasar melalui kerja sama dengan aparat yang berwenang, edukasi penggunaan pembayaran non-tunai guna mendukung modernisasi sistem transaksi, serta revitalisasi sarana dan prasarana pasar termasuk fasilitas umum seperti toilet dan tempat parkir.
Dalam sesi diskusi, sejumlah pedagang menyampaikan masukan dan harapannya. Mulyadi, pedagang Pasar Bulu, menekankan pentingnya dukungan promosi dari pemerintah agar masyarakat semakin tertarik berbelanja di pasar tradisional.
“Kami berharap pemerintah juga ikut gencar mengiklankan dan menyerukan masyarakat agar belanja di pasar tradisional. Kalau ada event, kami siap untuk dilibatkan dan menyesuaikan barang dagangan agar lebih menarik pembeli,” terangnya.
Sementara itu, Basuki, pedagang Pasar Simongan, menyoroti perlunya pengawasan yang lebih tegas terhadap pedagang ilegal dan sistem retribusi yang transparan.
“Inspeksi langsung ke lapangan sangat penting untuk menjaga ketertiban pasar. Saat ini, retribusi sudah menggunakan barcode, tetapi kami terkadang tetap diminta membayar meski sedang libur. Selain itu, keberadaan pedagang ilegal di luar pasar turut mengganggu ketertiban dan membuat pembeli enggan masuk ke dalam pasar. Bagaimana solusi untuk menangani pedagang ilegal ini?” tanya Basuki.
Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo menyatakan bahwa aspirasi pedagang akan menjadi bahan evaluasi serius bagi DPRD bersama dinas terkait.
“Masukan dari panjenengan semua sangat berharga. Kami di Komisi B akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan agar pengelolaan retribusi lebih transparan, sekaligus memperketat pengawasan terhadap pedagang ilegal,” jelasnya.
Dengan adanya dialog terbuka ini, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih baik antara pedagang dan pemerintah, sehingga ketertiban pasar di Kota Semarang dapat tercapai tanpa mengorbankan hak dan kepentingan pedagang.
Tidak ada komentar