Menko Polkam Buka Suara soal Pemblokiran Rekening oleh PPATK: Pastikan Dana Nasabah Tetap Terlindungi

TODAYNEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, buka suara terkait upaya pemblokiran rekening nganggur atau tak aktif untuk transaksi dalam waktu lama (dormant) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Budi mengatakan bahwa pemerintah akan terus menyerap aspirasi masyarakat terkait polemik kebijakan PPATK yang menimbulkan kekhawatiran publik.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Link Twibbon Hari Anak Nasional 2025, Menarik dan Gratis Download

85 Asep Awaludin

“Pemerintah memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas dana yang dimiliki dan disimpan di perbankan,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (30/7/2025).

Ia memastikan, meski rekening nasabah diblokir oleh PPATK karena tidak aktif dalam waktu lama, masyarakat tak perlu khawatir kerena nasabah tak akan kehilangan uang di dalam rekeningnya.

“Pemerintah memastikan hak masyarakat tetap dijamin dan terlindungi dengan baik dan pemerintah merespon dan mendengar dengan seksama keluhan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga

2 hari  lalu

Penambahan Dana Partai Politik Harus Dibarengi dengan Penguatan Kaderisasi

35 Akbar Budi

Lebih lanjut, Kemenko Polkam, akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan hak-hak nasabah yang diblokir oleh PPATK tetap terlindungi.

“Kemenko Polkam akan berkoordinasi dengan PPATK dan stakeholder terkait untuk menjaga dan melindungi masyarakat, atas dana yang dimiliki dan disimpan di perbankan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, mengatakan bahwa pihaknya akan memblokir rekening nganggur berdasarkan 3 kriteria.

Salah satunya pemblokiran akan dilakukan kepada rekening dormant atau yang tidak aktif digunakan bertransaksi selama minimal 3 bulan.

“Tujuan utamanya adalah mendorong bank dan pemilik rekening untuk melakukan verifikasi ulang dan memastikan rekening serta hak/kepentingan nasabah terlindungi serta tidak disalahgunakan untuk berbagai kejahatan,” kata Ivan dalam keterangannya, Selasa (29/7).

Kriteria pertama, rekening dormant terkait tindak pidana. Misalnya, rekening yang diperoleh dari aktivitas jual beli, peretasan, atau tindakan melawan hukum lainnya.

Kedua, rekening penerima bantuan sosial yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. Dan ketiga, rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang dinyatakan dormant. PPATK menegaskan rekening ini seharusnya aktif dan terpantau.

“PPATK telah meminta perbankan untuk segera melakukan verifikasi data nasabah. Pengkinian data nasabah perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak merugikan nasabah sah serta menjaga perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia,” jelas Ivan.

44 Total Count