Gubernur Jatim Bentuk Tim Khusus dan Siapkan Regulasi Penggunaan Sound Horeg

TODAYNEWS.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengambil langkah konkret dalam menanggapi fenomena sound horeg yang marak terjadi di berbagai wilayah di Jatim.

Guna menjaga ketertiban umum dan kesehatan masyarakat, Pemprov Jatim membentuk tim khusus untuk merumuskan regulasi yang mengatur penggunaan sound horeg.

Baca Juga

1 hari  lalu

Tindak Tegas, Ini Sanksi bagi Pembagi Bir di Acara PSRI 2025 Kota Bandung

28 Asep Awaludin

Langkah ini merupakan hasil rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Khofifah bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, yang turut dihadiri Karo Ops Polda Jatim Kombes Jimmy Agustinus Anes, jajaran intelkam, Kabidkum, Sekretaris MUI Jatim M. Hasan Ubaidillah, serta sejumlah kepala OPD Pemprov Jatim. Rapat berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Kamis malam (24/7).

“Dalam rapat ini, kami mendengarkan paparan dari berbagai perspektif—agama, hukum, lingkungan, budaya hingga kesehatan—untuk merumuskan solusi terbaik terkait maraknya penggunaan sound horeg,” ujar Gubernur Khofifah.

Khofifah menyebut fenomena sound horeg banyak ditemui di daerah seperti Tulungagung, Jember, Banyuwangi, Malang, dan Pasuruan.

Baca Juga

3 hari  lalu

Peringati HAN 2025, Pemkot Semarang Luncurkan CKG untuk Pelajar

45 Yunita

Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang jelas, baik berupa Peraturan Gubernur (Pergub), Surat Edaran (SE), atau Surat Edaran Bersama.

“Kami butuh payung hukum yang bisa menjadi pedoman di lapangan. Bentuknya bisa SE atau Pergub, tapi harus disusun dengan konsideran yang lengkap, termasuk pengukuran desibel dan durasi penggunaan,” tegasnya.

Khofifah menegaskan bahwa sound horeg berbeda dengan penggunaan sound system biasa. Dalam praktiknya, suara yang diperdengarkan kerap melebihi 85 bahkan 100 desibel, dengan durasi penggunaan yang cukup lama. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan.

“Kualifikasi teknis ini harus tercantum dalam regulasi yang sedang kita susun. Targetnya, aturan ini sudah final pada 1 Agustus, menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI,” jelas Khofifah.

Tim khusus ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk dari unsur kepolisian, MUI Jatim, Kanwil Hukum, serta pakar kesehatan dan lingkungan.

Selain sebagai respons atas keresahan publik, regulasi ini juga menjadi pedoman yang dibutuhkan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.

37 Total Count