Wacana Pilkada Melalui DPRD Kembali Mencuat, Puan Maharani: Semua Partai Harus Berunding

TODAYNEWS.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani, merespons pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Menurutnya usulan tersebut sejauh ini masih sebatas wacana yang mesti dibahas oleh seluruh partai politik dan juga DPR sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Ketua DKPP Heddy Lugito Dapat Penghargaan Sebagai Salah Satu Tokoh Inspiratif Jateng Tahun 2025

568 Dhanis

“Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Cak Imin itu masih merupakan wacana, tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut dan harus dibahas sesuai dengan mekanismenya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

“Karena untuk melakukan hal tersebut harus ada mekanisme yang diatur terkait dengan hal tersebut,” tambah Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai, wacana pemilihan kepala daerah dipilih lewat DPRD atau pemilu tidak langsung masih berada dalam koridor konstitusi.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Terungkap Modus Baru Beras Oplosan, Komisi IV Minta Perum Bulog Lakukan Pengawasan Ketat

548 Dhanis

Sehingga menurutnya, usulan atau gagasan agar pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan secara tidak langsung atau tidak melalui pemilu, bukanlah pelanggaran konstitusi.

“Karena itu, kalau ada usul, gagasan untuk kemudian pemilihan gubernur, bupati, wali kota dilakukan tidak secara langsung atau tidak melalui pemilu, itu sesuatu yang masih dalam koridor konstitusi,” kata Rifqi kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/7).

Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dapat ditunjuk pusat atau DPRD terpilih.

Awalnya, Cak Imin melaporkan ke Prabowo soal langkah yang sudah dilakukan PKB soal penyempurnaan tata kelola politik nasional agar dibuat satu perundang-undangan dari sistem politik nasional kita yang benar-benar kondusif bagi percepatan pembangunan nasional.

“Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada bapak presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah, dilakukan evaluasi total manfaat dan mudaratnya,” kata Cak Imin dalam acara Harlah ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7) malam.

“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD di seluruh Tanah Air,” tambah Cak Imin.