Komisi II Tekankan Tak Boleh Ada Perbedaan Kualitas SDM di Bawaslu

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti, menekankan kepada jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menyetarakan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu.

Menurutnya, meski dalam setiap jajaran Bawaslu daerah memiliki perbedaan, tetapi dalam hal kemampuan teknis dan pengawasan terhadap kepemiluan haruslah setara.

“Ya, perbedaan itu gak boleh ada. Jadi, di Jakarta misalkan kuat pengawasan Bawaslu-nya, di kota lain gak kuat, gak boleh ada,” kata Azis kepada TODAYNEWS, Selasa (15/7/2025).

Lebih lanjut, kata Azis tolok ukur keberhasilan Pemilu serentak 2024 dapat dilihat dari bagaimana kemampuan Bawaslu hari ini.

“Tetapi secara umum, ya Bawaslu hari ini mencerminkan kemampuan kita hari ini,” ujarnya.

Kendati menurutnya, jika semua pihak ingin agar pemilu di Indonesia ke depan lebih baik, maka hal itu membutuhkan waktu, termasuk bagaimana mempersiapkan pemilih.

“Kalau kita ingin meningkatkan lembaga pemilu kita lebih baik lagi ya butuh waktu. Termasuk pemilihnya juga harus kita siapkan lebih baik,” ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Bob Andika Mama Sitepu, menilai keberhasilan pelaksanaan Pemilu dapat diukur dari bagaimana kinerja Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Menurutnya sebab terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) ataupun Pilkada ulang karena adanya gugatan-gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga hal ini lah yang menjadi pertanyaan besar tentang kerja-kerja pengawasan.

“Sebenarnya keberhasilan Pemilu kita ini diukur dari Bawaslu, apabila tidak ada gugatan berarti pemilu itu berjalan dengan baik dan real di lapangan,” kata Bob dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Untuk itu, ia pun mempertanyakan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawas pemilu hingga terjadinya gugatan tersebut ke MK.

“Tapi ini masih banyak terjadi guratan-gugatan berarti apakah SDM di Bawaslu ini masih perlu kita ragukan,” ujar Politikus PDI Perjuangan itu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, menjelaskan bahwa pihaknya sudah berupaya untuk menutup celah gugatan-gugatan tersebut ke MK.

Untuk itu, guna mencegah terjadinya gugatan kembali pada pemungutan suara ulang (PSU) dan pilkada ulang di lima daerah, Bawaslu tengah menyiapkan panitia pengawas (Panwas) Ad Hoc untuk mengawasi jalannya PSU dan Pilkada ulang.

“Kami sekarang sedang menutup berbagai celah yang mungkin tumbuh jika ada gugatan-gugatan ke MK, namun ini juga akan tergantung kesiapan teman-teman. Dan sedang kami siapkan teman-teman Panwas Ad Hoc di lapangan,” kata Bagja di ruang rapat Komisi II.

21 Total Count