TODAYNEWS.ID – Harga beras kualitas premium dan medium di Jakarta kini melewati Harga Eceran Tertinggi (HET) nasional. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah setempat.
Dwi Rio Sambodo, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, mendesak Pemprov Jakarta memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog dan provinsi penghasil beras, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.
“Kerja sama ini harus berkelanjutan dan berbasis data kebutuhan riil warga untuk menjamin kontinuitas pasokan beras ke Jakarta,” ujar Rio, Senin (30/6).
Ia juga meminta Satgas Pangan dan Dinas PPKUKM DKI untuk mengawasi distribusi dan harga pangan ketat di pasar tradisional maupun modern.
“Penindakan tegas terhadap spekulan, penimbunan dan pelaku kartel harga harus menjadi prioritas, termasuk pencabutan izin usaha bagi pelanggar berat,” tegasnya.
Selain pengawasan, Rio menyarankan agar program subsidi pangan diperluas dan terintegrasi dengan data KJP, KJMU, dan DTKS.
“Saya sebagai anggota DPRD provinsi DKI Jakarta Komisi B mendesak agar bansos tidak hanya reaktif saat krisis, tapi juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi jangka panjang,” jelas politisi PDIP itu.
Penguatan Gudang Bulog dan Pasar Induk Kramat Jati pun ia nilai penting sebagai pusat distribusi utama beras.
Pemprov DKI harus menjaga sistem logistik agar pasokan cepat sampai ke pedagang eceran.
“Pemprov DKI Jakarta harus menjamin sistem logistik yang efisien agar pasokan cepat menjangkau pedagang eceran,” ujarnya.
Untuk mengurangi ketergantungan beras, Rio mendorong kampanye diversifikasi konsumsi pangan non beras seperti singkong, jagung, dan sagu.
“Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP dan Disparekraf harus mendukung UMKM pangan lokal agar mampu masuk ke pasar modern, sekolah dan program bansos,” tandasnya.