Buka Masa Sidang ke IV, DPR Siapkan Langkah Taktis Tanggapi Isu Strategis Nasional dan Internasional
Ketua DPR RI, Puan Maharani usai agenda Masa Sidang Paripurna ke IV yang digelar di komplek Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025). (Foto: Istimewa)TODAYNEWS.ID – Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan DPR RI saat ini masih melakukan upaya menyiapkan langkah-langkah yang strategis dalam rangka menyikapi perkembangan isu politik nasional maupun internasional.
Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Puan itu mengatakan langkah-langkah strategis itu juga diperlukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas politik nasional.
Adapun isu yang disoroti DPR RI saat ini yakni mengenai dampak ekonomi dari konflik perang antara Iran vs Israel. Selain itu DPR juga turut menyoroti isu nasional yakni soal tuntutan pemenuhan standar kesejahteraan bagi pengemudi ojek online.
Pernyataan itu disampaikan Puan saat membuka kegiatan Masa Sidang paripurna IV DPR RI tahun 2024-2025.
“Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari alat kelengkapan dewan,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta Pusat Selasa (24/6/2025).
Di sisi lain, Puan mengungkapkan setidaknya ada tujuh isu yang saat ini masih menjadi perhatian masa sidang tahun 2024-2025 ini.
Adapun Isu diperhatikan itu yakni tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja serta permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji 2025.
Selain itu, isu lainya yakni terkait
strategi soal penerapan stimulus meningkatkan alur pertumbuhan ekonomi, permasalahan jaminan kesejahteraan pengemudi ojek online, oplosan gas bersubsidi.
Kemudian isu lain, pelaksanaan evakuasi WNI dj negara yang sedang terlibat konflik, hingga posisi duta besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi.
Di agenda sidang, Puan mengaku juga akan mendorong pembahasan delapan undang-undang (RUU) yang saat ini masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat I.
Adapun RUU itu menghimpun tiga usulan DPR, kemudian tiga usulan pemerintah, dan dua selanjutnya RUU dari daftar kumulatif terbuka
dan tujuh lainnya merupakan RUU carry over periode keanggotaan DPR sebelumnya.
Sementara Puan juga memastikan bahwa pembahasan RUU di DPR akan berjalan secara transparan.
Ia menambahkan, pada prinsipnya DPR dalam membentuk sebuah produk undang-undang selalu mengedepankan azas keterbukaan dan kepentingan publik.
“Oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan Undang Undang,” tandas Puan. (GIB)
33 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
