Absen dari Pemeriksaan KPK, Khofifah Cuti Hadiri Wisuda Anak di Cina

TODAYNEWS.ID –  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi dana hibah, Jumat (20/6/2025).

Alasannya, Khofifah sedang menjalani cuti resmi untuk menghadiri momen kelulusan sang anak di luar negeri.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Farhan Sambut Baik Dilantiknya Didi Sukyadi Sebagai Rektor UPI Bandung

67 Asep Awaludin

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono membenarkan bahwa Gubernur Khofifah sedang berada di Tiongkok guna menghadiri acara wisuda putranya, Jalaluddin Mannagalli Parawansa, yang lulus dari Universitas Peking.

“Ibu Gubernur mengambil cuti sampai hari Minggu karena menghadiri wisuda anaknya di Cina. Cuti tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Kemendagri,” terang Adhy.

Selama Khofifah menjalani cuti, roda pemerintahan Jawa Timur tetap berjalan di bawah kendali Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubernur.

Baca Juga

1 bulan  lalu

HUT Jakarta ke-498: Pemprov DKI Berlakukan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan, Begini Cara Bayarnya

110 Azis Arriadh

KPK sejatinya menjadwalkan pemanggilan Khofifah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta, terkait penyidikan dugaan suap dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jatim tahun anggaran 2019–2022.

Namun, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa ketidakhadiran Khofifah telah diberitahukan sebelumnya.

“Yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang karena sedang ada agenda lain,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya.

Di sisi lain, mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, sebelumnya menyebut bahwa Gubernur pasti mengetahui alur dana hibah tersebut, sebab mekanisme pencairannya melibatkan persetujuan kepala daerah.

“Pelaksananya kan kepala daerah. Masa yang mengeluarkan tidak tahu?” kata Kusnadi usai diperiksa KPK pada Kamis (19/6/2025).

Sebagai informasi, hingga kini KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengalokasian dana hibah APBD Jatim yang melibatkan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan dan kelompok masyarakat. Proses penyidikan masih terus berjalan.

65 Total Count