Pemkot Surabaya Terima Hibah Aset dari KPK, Disiapkan untuk Dorong Kesejahteraan Warga
Caption: Pemerintah Kota Surabaya terima hinah aset dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari tindak lanjut penanganan kasus korupsi. Foto : Diskominfo SurabayaTODAYNEWS.ID – Pemerintah Kota Surabaya kembali menerima hibah aset dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari tindak lanjut penanganan kasus korupsi.
Aset senilai lebih dari Rp 5,3 miliar itu diserahkan langsung oleh Direktur Labuksi KPK, Mungki Hadipratikto kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam acara serah terima di Balai Kota, Kamis (19/6/2025).
Dalam keterangannya, Mungki menyatakan bahwa aset tersebut merupakan hasil rampasan dari tindak pidana korupsi yang telah inkrah di pengadilan. Penyerahan aset menjadi bagian penting dari upaya pemulihan kerugian negara sekaligus memberi nilai guna bagi masyarakat.
“Apa yang kami serahkan hari ini bukan sekadar pelengkap proses hukum, tapi juga bentuk nyata bahwa hasil korupsi dapat dikembalikan untuk kemanfaatan publik,” ujarnya.
Mungki juga menambahkan, KPK akan terus melakukan pemantauan terhadap penggunaan aset tersebut selama satu tahun ke depan. Hal itu bertujuan memastikan bahwa aset telah dibaliknamakan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa hibah kali ini berupa satu unit apartemen di Graha Golf, Tower Alexa, senilai lebih dari Rp 5,3 miliar. Menurut Eri, aset tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Kami akan mengelola aset ini dengan prinsip transparansi. Tujuannya jelas, untuk kesejahteraan warga dan peningkatan ekonomi kerakyatan,” kata Eri.
Ia juga mengungkapkan bahwa aset rampasan sebelumnya telah digunakan sebagai markas koperasi Merah Putih, dan berkontribusi dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Eri menegaskan, seluruh aset dari KPK yang dimanfaatkan Pemkot Surabaya akan diberi penanda khusus agar masyarakat mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari hasil sitaan korupsi.
“Ini bentuk edukasi kepada masyarakat, bahwa negara hadir untuk mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Korupsi tak hanya berdampak pada pelaku, tapi juga menghilangkan manfaat besar bagi warga,” tutupnya.
Pemerintah berharap, hibah semacam ini tidak hanya menjadi solusi pasca-korupsi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa integritas dalam pengelolaan negara adalah kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan.
45 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
