Komisi II DPR Apresiasi Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut

TODAYNEWS.ID – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang terjun langsung menyelesaikan polemik sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Dalam keterangannya, sosok pria yang akrab disapa Rifqi itu menilai
Presiden Prabowo akan bersikap tegas dan mengedepankan prinsip keadilan dalam rangka mengambil keputusan penyelesaian polemik sengketa 4 pulau tersebut.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Belum Cair Juga! Ternyata Ini Kendalanya, Warga Jabar Masih Menunggu Jadwal Pencairan PKH-BPNT

109 Asep Awaludin

Ia menilai, keputusan Prabowo nantinya dapat menjadi solusi antara kedua belah pihak yang saat ini masih berpolemik terkait status kepemilikan 4 pulau itu.

Adapun 4 pulau yang telah ramai diperbincangkan itu yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek dan Pulau Mangkir Gadang.

“Sebagai Ketua Komisi II DPR RI, kami tentu menyambut positif dan mengapresiasi pernyataan Prof Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI yang telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto bahwa Pak Prabowo akan mengambilalih penyelesaian sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Rifqi kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).

Baca Juga

2 minggu  lalu

Ditjen Hubdat Optimistis Proyek Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (Mastran) Rampung 2027

30 Azis Arriadh

“Kami meyakini Presiden akan segera mengambil langkah yang tegas dan memberikan kepastian di mana 4 pulau tersebut,” lanjut Rifqi.

Di sisi lain, Rifqi menyebut bahwa polemik sengketa 4 pulau itu tidak hanya dapat diputuskan berkaitan dengan kondisi letak geografis saja melainkan juga harus dilihat dari aspek historis dan sosiologis.

Atas dasar itu, Rifqi menekankan agar seluruh pihak terkait khusus nya pemerintah, agar dapat teliti dan berhati-hati dalam mengambil keputusan soal polemik sengketa
4 pulau tersebut.

Sebab, menurut Rifqi, jika tidak berhati-hati maka keputusan itu nantinya ditenggarai juga akan berdampak bakal memunculkan disintegrasi bangsa.

“Kami hanya mengingatkan bahwa hal ini bukan hanya terkait administratif tapi juga terkiat dengan kesejarahan dan sosiologis,” kata Rifqi.

“Bahkan jika tidak hati-hati dalam menetapkan 4 pulau ini ini bisa berpotensi disintegrasi bangsa,” ujarnya.

Selain itu, Rifqi berharap pihak pemerintah baik Presiden Prabowo maupun pihak Kemendagri dapat memberikan keputusan yang adil sesuai dengan nilai-nilai historis maupun sosiologis dengan juga memperhatikan kondisi geografis.

Sebab menurut Rifqi, jangan sampai keputusan yang diambil pemerintah justru memberikan luka yang mendalam bagi rakyat Aceh yang nantinya menimbulkan potensi yang tidak diinginkan.

“Kita sangat ingat bagaimana relasi antara Jakarta dengan Aceh, karena itu jangan sampai setelah sengketa 4 pulau setelah selama ini secara kesejarahan berada di Aceh, kemudian hari ini secara administratif berpindah ke Sumut itu akan melukai masyarakat Aceh dan menjadi pemicu ‘hubungan antara Jakarta dan Aceh’,” ujarnya.

Kendari begitu, ia menambahkan, keputusan Presiden Prabowo soal polemik sengketa 4 pulau tersebut diharapkan memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak dan tak ada yang merasa terluka atau tersakiti.

“Kami meyakini kebijaksanaan dan pengalaman panjang Pak Prabowo untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia akan beliau kedepankan dalam konteks optik penyelesaian masalah sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara ini,” tandasnya. (GIB)

35 Total Count