DPR Kritik Rencana Kementerian PKP Pangkas Luas Lahan Rumah Subsidi
Caption: ilustrasi Pembangunan Proyek 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Foto: IstimewaTODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri angkat bicara mengenai rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang ingin memangkas batas minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi untuk masyarakat.
Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Irine itu meminta pihak pemerintah harus mengkaji kembali rencana tersebut lantaran dianggap dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.
Menurutnya, rumah subsidi
bukan hanya memberikan bantuan kepada rakyat untuk mendapatkan tempat berlindung tapi juga harus tetap memperhatikan kualitas dan kenyamanan kelayakan sebagai tempat tinggal.
“Rumah subsidi bukan sekadar soal luasan, tapi juga kenyamanan dan kelayakan tinggal,” kata Irine dalam keteranganya, dikutip pada Kamis (12/6/2025).
“Jika rumah dibuat terlalu kecil, tidak hanya ruang hidup yang terbatas, tapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, sosial, dan psikologis bagi penghuninya,” sambung Irine.
Di sisi lain, Irine juga menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki standar teknis yang memadai soal tata ruang dan kualitas bangunan dalam program rumah subsidi.
Selain itu, pembangunan rumah subsidi juga harus memperhatikan akses transportasi yang strategis untuk memudahkan masyarakat dan air bersih serta sanitasi yang baik sebagai jaminan kehidupan yang layak.
“Kita juga harus memperhatikan infrastruktur pendukung seperti air bersih, sanitasi, dan akses transportasi yang mudah untuk memastikan kehidupan yang layak bagi masyarakat,” tegas Irine.
Irine menekankan pemerintah juga harus meyakinkan kepada rakyat bahwa rumah subsidi bukan hanya sekadar bangunan untuk tempat berteduh.
“Jangan lihat rumah subsidi hanya sebagai bangunan, tapi penting untuk membangun mindset bahwa rumah subsidi adalah tempat tinggal yang menentukan kualitas hidup jangka panjang bagi penghuninya,” beber Irine.
Irine menambahkan, projek rumah subsidi yang ditetapkan oleh pihak pemerintah sejatinya harus dapat memperhatikan sejumlah aspek yang mendukung kehidupan layak mulai dari sosial, budaya hingga pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah.
“Pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat adalah investasi jangka panjang yang harus dikelola dengan matang. Jangan sampai semangat memperbanyak rumah justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar,” pungkasnya.
43 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
