Pertemuan Prabowo-Megawati Perkokoh Persatuan Nasional
Caption: Presiden ke-5 Megawati Soekarnputri dan Presiden Prabowo Subianto. Foto: Instagram Sufmi Dasco AhmadTODAYNEWS.ID – Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno buka suara soal pertemuan kembali Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Adapun kabar bakal bertemunya kembali kedua tokoh nasional itu pertama kali disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Dalam keteranganya sosok pria yang akrab disapa Hendrawan itu menyambut baik kabar tersebut.
Ia menilai jika nantinya terealisasi pertemuan tersebut akan menjadi sebuah simbol energi baru dalam memperkokoh persatuan nasional.
“Mengenai harapan pertemuan serupa di masa depan, tentu hal tersebut wajar-wajar saja. Di hadapan berbagai situasi dan kondisi penuh ketidakpastian, baik yang internal maupun eksternal,” kata Hendrawan kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).
“kita harus memperkokoh persatuan anak bangsa, salah satunya adalah membangun platform komunikasi persahabatan antara tokoh-tokoh politik,” lanjut Hendrawan.
Di sisi lain, Hendrawan menilai jika pertemuan itu terjadi diharapkan dapat menjadi momentum diskusi dalam rangka menyatukan ide dan gagasan terkait platform program pemerintahan kedepan.
Hendrawan mengatakan, ditengah situasi kondisi geopolitik ekonomi global saat ini yang tidak menentu perlu ada konsep landasan pacuan utama yang dihimpun berdasarkan penyatuan gagasan dari seluruh tokoh nasional.
Menurutnya, salah satu bahasan isu salam rangka untuk menyikapi dinamika geopolitik itu yakni soal penyelarasan konsep pembumian Pancasila yang telah digaungkan Prabowo sebagai dasar program pemerintahannya.
“Pembumian Pancasila sebagai ‘living ideology’ merupakan salah satu prioritas utama. Pak Prabowo sudah menyatakan, Pancasila menjadi dasar dan acuan program kerja pemerintahannya, bukan sebagai mantra, moto, atau slogan,” terang Hendrawan
Selain itu Hendrawan juga menyoroti soal dinamika politik nasional saat ini yang dianggap masih jauh dari amanah perjuangan dan cita-cita reformasi 25 tahun lalu.
Hendrawan mengungkapkan salah satunya yakni terkait masih sangat massifnya kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyeret pejabat-pejabat negara baik dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Ia menambahkan, pemerintah sejatinya harus dapat tegas untuk menindak seluruh kasus korupsi dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara adidaya.
“Dua Ketetapan MPR yang masih berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, semakin tak bergema,” ujarnya.
“Padahal, KKN merupakan sebuah ancaman eksistensial yang kita hadapi sebagai negara bangsa untuk bisa maju dan bermartabat,” tandasnya.
29 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
