x

Ribuan Buruh Bakal Aksi di Istana-DPR Bareng Pensiunan PT Pos Indonesia, 3 Juni 2025

waktu baca 2 menit
Sabtu, 31 Mei 2025 13:14 567

TODAYNEWS.ID – Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB), bersama para pensiunan PT Pos Indonesia, akan menggelar aksi besar-besaran di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI pada Selasa, 3 Juni 2025.

Massa aksi yang berjumlah kurang lebih 3.000 orang ini berasal dari berbagai wilayah Jabodetabek.

Sebagian besar merupakan pekerja mitra dan para pensiunan yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil oleh PT Pos Indonesia dan kebijakan pemerintah.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal menyampaikan, ada tiga tuntutan yang disuarakan dalam aksi ini di antaranya;

Pertama, batalkan penghapusan tunjangan pensiunan. Dalam hal ini, ribuan pensiunan PT Pos menuntut agar penghapusan Tunjangan Pangan (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Sumbangan Iuran BPJS Kesehatan, dan Uang Duka segera dibatalkan.

“Tunjangan ini bukan hadiah, tapi hak yang telah diperoleh dengan kerja keras dan pengabdian puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk penghianatan terhadap jasa para pensiunan,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/5/2025).

Kedua, hapus sistem kemitraan di PT Pos. Sistem kemitraan dinilai hanya menjadi kedok untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap pekerja.

Para buruh menuntut agar seluruh pekerja mitra dialihkan menjadi karyawan tetap PT Pos.

“Kemitraan ini hanyalah bentuk baru perbudakan modern,” kata Iqbal. “Kami menuntut pekerja mitra harus diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif penuh di PT Pos,” tambahnya.

Ketiga, para peserta aksi juga mendesak pemerintah untuk menghentikan sistem outsourcing yang merugikan pekerja, serta menolak system Kamar Rawat Inap Standard (KRIS) BPJS Kesehatan.

“Rawat inap yang makin lama antreannya, kamar yang berkurang, dan iuran yang berpotensi naik adalah bentuk krisis layanan publik,” kata Said Iqbal.

Said Iqbal juga menambahkan bahwa tuntutan penghapusan outsourcing ini selaras dengan janji Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam pidato May Day 1 Mei lalu yang menegaskan komitmennya untuk menghentikan praktik outsourcing yang merugikan pekerja.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA