KDM Kucurkan Rp600 Miliar untuk Fasilitasi Pendidikan Siswa Sekolah Swasta 

TODAYNEWS.ID – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi bakal memberikan bantuan subsidi pendidikan kepada orang tua siswa yang berpenghasilan rendah.

Dedi menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan dana sebesar Rp600 miliar untuk memfasilitasi anak-anak dengan kategori masyarakat menengah ke bawah.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Semarang Targetkan Jadi Juara Umum Lagi Pada POPDA Jateng 2025

139 Yunita

“Pokoknya begini, pemerintah akan menanggung seluruh masyarakat miskin untuk sekolah gratis di negeri atau swasta,” kata Dedi, mengutip Sabtu (17/5/2025).

Ia menjelaskan, dana bantuan itu untuk membantu memberikan fasilitas sekolah gratis. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah swasta di wilayah Jabar.

“Kalau sekolah pemerintah tidak bisa nampung, ya sekolah swasta. Kan kita kerjasama nanti. Yang sekarang sudah ada existing Rp600 miliar,” tutup Dedi.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Judika Meriahkan Puncak Hut Kalteng, Gubernur Agustiar Sabran Harap Event-Event Lokal Terus Berlanjut

119 Azis Arriadh

Sebagai informasi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti telah meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencari solusi soal anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Dia juga telah mendorong Pemda agar menempatkan anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri untuk mendapatkan akses pendidikan di sekolah swasta yang terakreditasi.

“Murid yang tidak tertampung di sekolah negeri difasilitasi oleh Pemda untuk belajar di sekolah swasta yang terakreditasi sesuai kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 Bab IV tentang Pengelolaan Dana BOSP Satuan Pendidikan Swasta,” kata Abdul, Senin (3/3/2025).

Abdul menambahkan, kebijakan itu sejatinya telah diatur didalam poin Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

“Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain melalui kerja sama,” bunyi Pasal 28 ayat (5) peraturan tersebut.

155 Total Count