x

DPR Usulkan Penggunaan Barcode Untuk Hemat Anggaran Imbas Utang TNI AL ke Pertamina Capai Triliunan Rupiah

waktu baca 2 menit
Rabu, 30 Apr 2025 23:32 1040

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini usulkan untuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) TNI kedepannya dapat menggunakan barcode khusus sebagai langkah untuk efisiensi dan mengurangi pemborosan dana anggaran.

Pernyataan itu disampaikan oleh Amelia di dalam kegiatan rapat Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan permasalahan tunggakan BBM yang dialami oleh TNI AL.

Dalam keterangannya, Amelia juga turut mempertanyakan langkah Kemenhan untuk menciptakan solusi mengenai penggunaan BBM oleh prajurit TNI.

Amelia mengatakan, pemberian barcode khusus untuk mengisi BBM prajurit TNI adalah selah satu solusi untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran BBM oleh prajurit TNI.

“Misalnya, melalui sistem kuota atau barcode tracking agar tidak terjadi pemborosan Pak, atau utang yang serupa pada masa mendatang,” kata Amelia di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Di sisi lain, Amelia menilai catatan tunggakan pembayaran BBM yang dialami TNI Al ke Pertamina telah menunjukan bahwa ada bentuk kelemahan dalam pengalokasian san pendistribusian BBM ke para prajurit TNI.

Adapun, Amelia menyebut bahwa tunggakan pembayaran BBM TNI AL ke Pertamina itu nilainya cukup fantastis sebesar triliunan rupiah.

Amelia menilai, tunggakan BBM itu sangat menimbulkan kekhawatiran dan bertolak belakang dengan visi misi pemerintah Presiden Prabowo yang selama ini menggaungkan kebijakan efisiensi anggaran.

Ia menambahkan, mesti ada terobosan baru mengatasi persoalan tunggakan pembayaran BBM TNI AL ke Pertamina yang besaran nilainya kurang lebih telah mencapai triliunan rupiah itu.

“Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efisiensi dan akuntabilitas anggaran pertahanan,” tandas Amelia.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa TNI Al memiliki tunggakan pembayaran dari konsumsi BBM dengan nilai triliunan rupiah ke Pertamina.

Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Ali itu meminta agar tunggakan pembayaran BBM itu diputihkan pihak Pertamina.

Selain itu Ali menjelaskan bahwa masih ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun ke Pertamina dari penggunaan konsumsi BBM, dan saat ini meningkatkan kembali menjadi sebesar Rp3,2 triliun.

Ali menambahkan, bahwa utang tunggakan pembayaran BBM ke Pertamina itu saat ini sangatlah mengganggu operasional TNI AL.

“Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” kata KSAL Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 day ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago
4 days ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA