Masih Marak Politik Uang, KIPP: Penurunan Demokrasi
Caption: Ilustrasi Tempat Pemungutan Suara (TPS)./ Negus GibranTODAYNEWS.ID – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menanggapi masih maraknya politik uang. Awalnya, ia menyorti peristiwa politik uang di pelaksanaan Pumungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang.
Sekjen KIPP Kaka Suminta mengatakan, maraknya politik uang ini menandakan bahwa para kandidat tidak memiliki kepercayaan diri untuk dipilih oleh masyarakat.
“Sehingga, pelanggaran menjadi bagian yang inheren dari upaya untuk pemenangan,” katanya kepada TODAYNEWS, Kamis (24/4/2025).
Ia menerangkan bahwa politik uang tidak hanya terjadi sebelum proses pemilihan, tetapi juga saat penghitungan suara.
“Saya pikir potensi politik yang itu ada, mungkin bergeser ke arah penyelenggara pemilu, pengawas Bawaslu,” katanya.
Oleh karena itu, Kaka juga meminta agar kinerja penyelenggara Bawaslu juga turut diawasi ketika menjalankan tugas-tugasnya.
“Aparatur Bawaslu sendiri perlu diawasi,” ujarnya.
Ia menyampaikan, demokrasi di Tanah Air sedang alami penurunan, maka perlu mendapatkan perhatian khusus.
“Ini membuktikan penurunan kualitas demokrasi kita ini perlu perhatian khusus,” katanya.
Di dalam pemilu, kata Kaka, semua pihak harus terlibat. Jadi, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, ASN, TNI/Polri, dan masyarakat harus berkontribusi dalam memperbaiki sistem pemilu.
89 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
