Gudang UD Sentoso Seal Terancam Disegel, Wali Kota Surabaya Tunggu Keputusan Kemendag

TODAYNEWS.ID – Pemerintah Kota Surabaya tengah mempertimbangkan penyegelan gudang milik UD Sentoso Seal di kawasan Margomulyo karena diketahui belum mengantongi Tanda Daftar Gudang (TDG).

Langkah tegas ini menunggu kepastian hukum dari hasil koordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (21/4).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya akan bertindak sesuai ketentuan, namun masih menunggu arahan resmi dari Kemendag terkait siapa yang memiliki kewenangan memberikan sanksi penutupan.

“Sekarang kami masih bahas bersama Kemendag soal siapa yang secara hukum berwenang menjatuhkan sanksi penutupan. Dalam aturan memang disebutkan soal kewajiban memiliki TDG, tapi belum ditegaskan siapa yang mengeksekusi penutupannya,” ujar Eri di Balai Kota Surabaya.

Dia mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, yang mewajibkan setiap pengusaha pergudangan memiliki TDG.

Meski begitu, regulasi tersebut belum secara eksplisit menyebutkan instansi mana yang berwenang melakukan penindakan langsung apabila terjadi pelanggaran.

Eri menambahkan bahwa kewenangan penerbitan TDG bisa berada di tangan kementerian, gubernur, hingga kepala daerah, tergantung pelimpahan wewenang.

Namun, soal sanksi penutupan masih menunggu interpretasi final dari Kemendag.

“Kalau hasil rapat menyatakan pemkot bisa melakukan penyegelan, maka tindakan itu akan segera kami laksanakan. Mungkin besok,” imbuhnya.

Kasus ini mencuat setelah UD Sentoso Seal diduga melakukan penahanan ijazah terhadap sejumlah mantan karyawan.

Laporan tersebut berkembang menjadi investigasi menyeluruh, hingga ditemukan bahwa perusahaan milik Jan Hwa Diana ini juga belum memiliki sejumlah dokumen penting, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDG.

Jan Hwa Diana sendiri sebelumnya membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya, bahkan mengklaim tidak mengenali para mantan karyawan yang merasa dirugikan.

101 Total Count