TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto mengklaim bakal segera mengantisipasi kebijakan kenaikan tarif impor AS yang telah diumumkan Presiden AS, Donald Trump.
Melalui Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno mengatakan, Presiden Prabowo telah menyiapkan tiga langkah antisipasi dalam rangka menghadapi kebijakan AS tersebut.
Noudhy mengatakan, Presiden Prabowo telah merancang sejumlah strategi untuk menghadapi tantangan ekonomi global sejak awal dilantik dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis.
“Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik,” ujar Noudhy, dikutip Jumat, (4/4/2025).
“Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” lanjut Noudhy.
Di sisi lain, Noudhy mengklaim bahwa tiga strategi Presiden Prabowo itu nantinya diprediksi bakal membawa Indonesia untuk tetap tumbuh dan berkembang meski harus menghadapi dinamika perdagangan ekonomi global.
Berikut Tiga kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Prabowo mengantisipasi kenaikan tarif impor AS :
Noudhy mengatakan keputusan Presiden Prabowo yang bergabung sebagai anggota BRICS diprediksi bakal memperkuat posisi negara indonesia dalam perdagangan internasional.
Noudhy mengungkapkan, keputusan bergabungnya Indonesia sebagai salah satu anggota BRICS berdampak positif untuk memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral.
Selain itu, lanjut Noudhy, indonesia juga telah resmi menandatangani perjanjian kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
Noudhy mengungkapkan bahwa perjanjian itu telah mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64% perdagangan global dan beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.
Adapun selain perjanjian dagang multilateral, Presiden Prabowo juga telah resmi menandatangani perjanjian bilateral dengan Korea,
Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya.
Selain menandatangani perjanjian multilateral dan bilateral, Presiden Prabowo juga telah mendorong untuk mempercepat kebijakan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia.
Dalam rangka untuk memperkuat progam hilirisasi SDA tersebut, lanjut Noudhy, Presiden Prabowo juga telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Danantara sendiri diklaim Presiden Prabowo dapat membantu untuk mempercepat hilirisasi Sumber Daya Alam strategis.
“BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan,” katanya.
Noudhy menerangkan, kebijakan lain yang telah disiapkan Presiden Prabowo yakni telah mendorong program Makan Bergizi Gratis ke anak-anak Indonesia.
Selain itu, Presiden Prabowo juga telah mendorong pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih yang telah digadang-gadang dapat meningkatkan konsumsi dalam negeri dan dapat mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat perekonomian domestik.
Noudhy menambahkan, Presiden Prabowo menargetkan, program itu dapat mendongkrak konsumsi gizi anak dan rumah tangga yang telah berkontribusi 54% dari PDB Indonesia.
“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” tutup Noudhy.