Muhammadiyah Nilai Penempatan TNI Aktif di Ranah Sipil Timbulkan Polemik 

TODAYNEWS.ID – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara soal polemik pengesahan UU TNI.

Haedar menyebut polemik pengesahan UU TNI itu terjadi lantaran entitas militer saat ini dianggap lebih mendominasi ruang sipil.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Pemprov Jateng Usulkan Hutan Muria Jadi Tahura

542 Yunita

Padahal, lanjut Haedar, Indonesia telah mencatat sejarah yang cukup panjang terkait dominasi entitas militer di dalam pemerintahan yang perlahan membentuk pertarungan dengan entitas sipil.

“Karena nanti ketika memberi peluang kepada militer kembali masuk ke berbagai sektor pemerintahan tanpa berhenti dari posisinya, nanti kan ada problem juga,” kata Haedar, kepada awak media, Selasa (25/3/2025).

Haedar mengungkapkan supremasi sipil tanpa tatanan akan melahirkan demokrasi liberal yang mendorong kekuasaan pemerintahan di tangan oligarki.

Baca Juga

1 tahun  lalu

LBH Jakarta Tanggapi Pernyataan Puan soal Penggerudukan Rapat RUU TNI

557 Today News Indonesia

Sebaliknya, jika kekuasaan itu bertumpu pada dominasi militer juga menambah persoalan baru bagi tatanan sipil di pemerintahan.

“Atau sebaliknya juga, supremasi sipil tanpa tatanan juga sama nanti akhirnya melahirkan demokrasi liberal yang akhirnya nanti akan ada kekuasaan-kekuasaan oligarkis yang produk dari supremasi sipil, dan kekuatan people society tak berdaya menghadapi itu,” terang Haedar.

Oleh karena itu, Haedar meminta polemik UU TNI diselesaikan dengan memfasilitasi tokoh-tokoh sipil seperti pemerhati demokrasi dan akademis untuk memberikan pendapat terkait peraturan itu.

“Coba urai pondasi berpikirnya dulu, sayangnya DPR tidak memberi ruang untuk setiap permulaan apalagi permulaan penyusunan undang-undang dengan naskah akademik yang leluasa kepada masyarakat,” ujar Haedar.

“Karena nanti ketika memberi peluang kepada militer kembali masuk ke berbagai sektor pemerintahan tanpa berhenti dari posisinya, nanti kan ada problem juga,” tandas Haedar. (GIB)