111 SMA dan 21 SMK di Jabar Langgar Larangan Study Tour

Bandung, todaynews.id – Sebanyak 111 SMA dan 21 SMK di Jabar langgar larangan study tour yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Temuan itu hasil dari penelusuran sementara yang dilakukan Inspektorat Daerah Jabar, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan.

Baca Juga

4 bulan  lalu

4 Temuan Pelaksanaan MBG di Kota Surabaya Jadi Sorotan Ombudsman Jatim

79 Pramitha

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman memastikan penelusuran ini akan terus dilakukan.

Pasalnya larangan study tour ke luar provinsi Jawa Barat ini sudah tercantum dalam surat edaran (SE) Nomor:64/PK.01/Kesra.

“Informasi terakhir yang kami dapatkan, ada 111 SMA dan 22 SMK yang study tour ke luar Jawa Barat dan ini berkembang terus,” kata Herman, Kamis (27/2/2025).

Baca Juga

4 bulan  lalu

Retreat di Magelang, Wali Kota Eri Berkesempatan Tukar Pikiran dengan Kepala Daerah Lain

109 Pramitha

Herman akui angka SMA dan SMK yang melanggar aturan study tour ini tidak lepas dari dukungan masyarakat yang selalu memberikan laporan.

“Alhamdulillah banyak yang melaporkan, sehingga kami jadi tahu juga. Ini lagi didalami, apakah hanya melanggar SE atau aturan lain,” tuturnya.

Namun, ia masih harus melakukan pendalaman terkait sanksi apa yang akan diberikan atas pelanggaran yang telah dilakukan para SMA dan SMK tersebut.

“Kalau ada pembebanan (wajib biaya), ada pemberatan. Misalnya pengelolaan keuangannya oleh sekolah. Kalau dugaan pelanggaran disiplin berat, maka harus dilaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT),” katanya.

Syaratnya, kepala sekolah harus dicopot sementara sampai pemeriksaan berakhir. Seperti yang dialami Kepala Sekolah SMAN 6 Kota Depok, Siti Faizah.

“Kemarin satu lagi yang Cianjur (SMAN 1 Cianjur), kita sedang dalami. Kita menunggu dari Inspektorat,” tambahnya.

Dia memastikan, pemeriksaan akan dilakukan secara adil sesuai potensi pelanggaran. Selain itu, prosesnya pun akan dilakukan secara cepat dengan ketetapan batas waktu.

“Kan nggak bisa tanpa ada batas waktu,” kata dia.

Meski kepala sekolah dibebastugaskan, Sekda Herman memastikan operasional sekolah tetap berjalan maksimal.

“Kami menjamin, layanan pendidikan bagi siswa tetap berjalan. Jangan sampai merugikan anak-anak,” tegasnya.(Mohammad)

Foto : Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (Humas Pemprov Jabar)

125 Total Count