x

Komisi II: APBN Bisa Bantu APBD Jika Diperlukan di Pelaksanaan PSU 24 Daerah 

waktu baca 2 menit
Rabu, 26 Feb 2025 21:05 494

JAKARTA, today news.id – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda buka suara mengenai penggunaan anggaran pelaksanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Rifqi itu menyebut berdasarkan peraturan pelaksanan PSU di 24 daerah itu akan digelar dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meski begitu, jika diperlukan tidak menutup kemungkinan pemerintah
pusat juga akan membantu untuk menggelontorkan APBN dalam pelaksanaan PSU tersebut.

“Terkait efisiensi anggaran, saya kira bagaimanapun 24 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini akan menjadi kewajiban bagi APBD masing-masing,” ungkap Rifqi dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (26/2/2025).

Rifqi mengatakan, pihaknya akan mendorong koordinasi dengan sejumlah Kementerian terkait untuk mendukung pelaksanaan PSU di 24 daerah tersebut.

“Kami tentu akan melakukan exercisement dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri. Dan jika memang dibutuhkan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, APBN bisa melakukan perbantuan,” kata Rifqi.

Disisi lain, Rifqi juga menekankan,
bahwa pentingnya koordinasi dan komunikasi bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan PSU akan berjalan sesuai ketentuan.

Rifqi menambahkan putusan MK haruslah dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan hukum dan juga demi menjaga integritas pemilu yang jujur adil dan demokratis.

“Prinsip dasarnya putusan MK harus segera kita laksanakan, karena jika tidak, bukan hanya kita tidak menghargai konstitusi, tetapi pada sisi yang lain, kita tidak mendapatkan kepala daerah yang definitif hasil pemilu kita,” tandas Rifqi. (GIB)

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

4 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA