Kepala Daerah PDIP yang Dilarang Retreat: Maju Kena, Mundur Kena
Caption: Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Foto: Negus GibranJAKARTA, todaynews.id – Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai, kepala daerah yang berada dari PDIP kini sedang dilema.
Sebab, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan instruksi agar menunda agenda retreat di Magelang.
Namun di satu sisi, kepala daerah tersebut diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti retreat.
“Surat perintah yang tiba-tiba itu, tentu membuat para kepala daerah dari PDIP menghadapi dilema,” ujar Prof Lili Romli kepada TODAYNEWS, Jumat (21/2/2025).
Ia menilai, bahwa instruksi PDIP yang melarang para kepala daerah merupakan bentuk kemarahan atas ditetapkanya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK.
“Kini ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak boleh ikut retreat, tentu ini dilema, maju kena, mundur kena,” terang Romli.
Ia menegaskan sebagai partai yang memiliki jam terbang tinggi, PDIP mestinya bersikap dewasa atas kondisi yang saat ini terjadi.
Kata Prof Lili Romli, sebaiknya PDIP tidak melarang kader-kadernya untuk mengikuti kegiatan retreat di Magelang.
“Apabila memaksakan diri untuk retreat pasti dianggap tidak patuh dan bisa kena sanksi disiplin,” katanya.
“Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotan partai, membuat mereka takut,” tambahnya.
Sebab, jika PDIP tidak mencabut larangan itu, maka akan berimbas pada sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah.
“Sebagai bagian pemerintahan, presiden adalah pemimpin tertinggi. Maka, ketika ada arahan untuk mengikuti retreat saat ini, sebagai kepala daerah yang merupakan unsur pemerintah harus mengikuti arahan tesebut, meski memang tidak wajib,” tandasnya. (GIB)
153 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
