JAKARTA, todaynews.id – Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha meminta Kementeriaan Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersinergi menuntaskan proyek IKN.
Masing-masing instansi itu mendapatkan anggaran untuk melaksanakan pembangunan. Toha mengatakan, Kementeri PU dan OIKN mempunyai tugas masing-masing dalam membangun proyek IKN.
Menurut dia, Kementerian PU mempunyai tanggung jawab membangun jalan tol, jalan sekitar, dan sarana prasarana pendukung IKN.
Sedangkan OIKN mendapat tugas membangun berbagai gedung di dalam IKN. Pada 2025 – 2028, pelaksanaan proyek difokuskan pada pembangunan gedung legislatif dan yudikatif.
Ditargetkan komplek parlemen dan gedung yudikatif sudah rampung pada 2028.
“Muncul persoalan sinergitas antara Kementeri PU dan OIKN. Maksud saya, kalau 2028 itu jalan tolnya belum jadi misalnya, apakah Gedung DPR harus jadi? Apakah mungkin gedung DPR belum jadi, tapi jalan tol sudah jadi?” katanya kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).
Untuk itu, Kementerian PU dan OIKN harus bersinergi dalam penentuan waktu pelaksanaan pembangunan.
Artinya, kata dia, anggarannya harus tersedia. Misalnya, pada 2028, jalan tol sudah harus selesai. Maka Kementerian PU harus diberikan anggaran untuk menyelesaikan proyek tersebut.
Dampak dari efisiensi anggaran, Kementerian PU memangkas anggaran untuk IKN, dari pagu awal Rp 60,6 triliun menjadi Rp 14,87 triliun.
Sedangkan OIKN sendiri mendapatkan anggaran yang semula Rp 6,3 triliun menjadi Rp 5,2 triliun. Anggaran itu belum termasuk Rp 8,1 triliun yang akan digunakan untuk membangun gedung legislatif dan yudikatif.
“Jadi, koordinasi antara OIKN dan Kementerian PU harus lebih efektif. Misalnya, kamu bangun apa? Aku bangun ini. Kalau ini saja yang selesai, akhirnya tidak berguna. Kalau yang jadi hanya sarana prasarana, pasti nanti tidak berguna,” pungkasnya.