DPR Minta Bareskrim Usut Tuntas Dugaan Aliran Dana di Kasus Pagar Laut
Caption: Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto: Instagram @johanrosihanJAKARTA, todaynews.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan meminta Bareskim Polri segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana suap dan korupsi kasus pagar laut Tangerang, Banten.
Johan itu mendesak Bareskrim Polri tidak berhenti mengusut seluruh perbuatan yang melanggar pidana di kasus pagar laut ini.
“Kami berharap Bareskrim Polri dapat menelusuri aliran dana dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab hingga ke level tertinggi,” kata Johan, pada Kamis (13/02/2025).
“Jangan sampai hanya aktor di lapangan yang diproses, sementara pihak yang merancang dan mengendalikan dugaan korupsi ini luput dari jeratan hukum,” sambung Johan.
Di sisi lain, Johan menilai, kegiatan penggeledahan di rumah Kades Kohod seharusnya dapat menjadi langkah awal bagi Bareskrim untuk menggali informasi terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut ini.
“Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, khususnya nelayan yang sudah seharusnya mendapatkan manfaat dari proyek-proyek seperti ini,” terang Johan.
Apresiasi Langkah Bareskrim Polri
Kendati demikian, Johan mengapresiasi langkah Bareskrim yang sudah melakukan upaya penggeladahan rumah Kades Kohod pada Senin (10/02/2025) lalu.
Namun, Johan menekankan kepolisian agar objektif dalam menegakan hukum dan dapat mengusut aliran dana serta terkait aktor-aktor di belakang layar.
“Saya mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dalam mengusut kasus ini,” kata Johan.
Johan menegaskan, Komisi IV akan berupaya mengawal seluruh proses dan perkembangan kasus pagar laut ini hingga tuntas.
Oleh karena itu, Johan meminta seluruh aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut dapat menjalankan tugas secara objektif dan transparan.
Perketat Pengawasan
Ia menambahkan, Komisi IV DPR juga akan mendorong pemerintah untuk memperketat sistem pengawasan.
“Kami di Komisi IV DPR RI akan terus mengawal perkembangan kasus ini. Kami mendorong pemerintah untuk memperketat sistem pengawasan,” tegas Johan.
“Agar program-program untuk perlindungan lingkungan dan kesejahteraan nelayan benar-benar berjalan sesuai tujuan, tanpa ada kebocoran anggaran,” tutup Johan. (GIB)
97 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
