JAKARTA, todaynews.id – Sekertaris Jendral (Sekjend) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir mengatakan, kementeriannya efisiensi anggaran sebesar Rp2,1 triliun.
Awalnya, Kemendagri bakal efisiensi anggaran sebesar Rp2,7 triliun. Namun berubah menjadi Rp600 miliar. Perubahan itu berdasarkan Departemen Keuangan (Depkeu).
“Berdasarkan rapat tadi malam, bersama departemen keuangan, terdapat perubahan efisiensi dari RpRp2,7 triliun menjadi Rp1 triliun. Sehingga pagu efektifnya menjadi Rp2,6 triliun,” kata Tomsi dalam rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/02/2025).
A. Efisiensi anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp2.174.500.000.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp4.792.328.518.000 menjadi Rp2.617.828.518.000;
B. Efisiensi anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp34.059.992.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp89.271.812.000 menjadi sebesar Rp55.211.820.000;
C. Efisiensi anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar Rp128.700.000.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp267.135.531.000 totalnya menjadi sebesar Rp138.435.531.000.
Sebagai informasi tambahan, Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menekankan seluruh jajaran Kementrian dan lembaga agar melakukan efisiensi anggaran di tahun 2025.
Adapun keputusan itu dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
Dalam pidato politiknya, Prabowo menyatakan ingin menghemat APBN tahun ini sekitar Rp306,69 triliun. Dua hari kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025.
Diketahui, surat itu telah merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun dan akan ditindaklanjuti oleh para jajaran Menteri maupun lembaga pada pemerintahan Presiden Prabowo. (GIB)