Menteri yang Pantas Prabowo Reshuffle, Awal untuk Bersih-bersih Kabinet
Presiden Prabowo Subianto/Foto: Negus Gibran (TodayNews) JAKARTA, todaynews.id – Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan angkat bicara soal isu reshuffle imbas hasil penilaian publik terhadap kinerja sejumlah menteri di 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukan tingkat kepuasan mencapai 79,3 persen.
Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo tidak jauh berbeda dengan rilis survei Litbang kompas yang menunjukan angka sedikit lebih tinggi yakni 80,9 persen.
Berdasarkan hasil survei yang Indikator Politik, terdapat empat menteri yang memiliki kinerja buruk dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Adapun ke empat menteri itu di antaranya; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia; Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai; Menteri Koperasi dan UMKM Budi Arie Setiadi; dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brojonegoro.
Menyikapi hal itu, Yusak menyebut ke empat menteri itu tidak layak mengemban jabatan sebagai pembantu Presiden Prabowo. Hal itu, menurut Yusak tidak terlepas dari sejumlah kebijakan yang kontroversial.
“Pertama soal Menteri ESDM ya menyangkut kebijakan kemarin soal larangan pengecer jual gas LPG 3 Kg. Ternyata bukan instruksi langsung dari pak Prabowo kan,” kata Yusak kepada TODAYNEWS, Rabu (12/02/2025).
Yusak menilai, Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM, sejauh ini tidak memiliki kebijakan dalam memitigasi risiko atas keputusan.
Kebijakan itu sontak menimbulkan kelangkaan gas melon di masyarakat. Terlebih, kebijakan itu bukan berasal dari Presiden Prabowo.
Langkah tersebut lanjut Yusak, telah membentuk perspektif negatif dari publik atas kepemimpinan Bahlil di ESDM.
“Kementerian ESDM tidak memiliki kebijakan yang punya mitigasi resiko ya dan sejauh ini sepertinya memang tak menyediakan skenario alternafif untuk kebijakan yang lain terkait LPG ini yang kemudian ditentang luas publik lalu dibatalkan oleh Presiden Prabowo,” beber Yusak.
“Jadi kita melihat memang Menteri ESDM tidak mampu untuk menterjemahkan visi dari Presiden prabowo,” sambung Yusak.
Kepemimpinan Mendiktisaintek Dipertanyakan
Menteri selanjutnya yang dianggap juga memiliki kinerja buruk yakni Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brojonegoro.
Yusak menganggap, sosok Satryo telah berhasil mencetak sejarah rekor terkait satu-satunya Menteri yang mendapat kritik dari ASN-nya, karena memberlakukan kebijakan yang semena-mena di internal.
“Kemudian selanjutnya kedua soal Mendiktisaintek itu diawal muncul polemik soal attitude yang kurang baik sebagai pejabat publik atau sebagai menteri,” ujar Yusak.
Di sisi lain, terlepas dari masalah di internal kementerianya, Yusak menilai, dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto, Satryo selaku Mendiktisaintek tidak memiliki visi misi yang visioner.
“Kita sejauh ini tidak melihat visi Kemendikti ini apa untuk keluar dari tantangan pendidikan tinggi yang selama ini tidak jauh dari persoalan dasar yakni soal kesejahteraan dosen termasuk yang ribut kemarin soal tundangan pekerja,” tegas Yusak.
“Jadi kita memang belum melihat juga visi dari Menteri Diktisaintek ini untuk mengangkat martabat dan marwah perguruan tinggi supaya bisa bersaing secara global,” sambung Yusak.
Budi Arie Tidak Miliki Lompatan Pimpin Kemenkop
Menteri selanjutnya yang dianggap tak memiliki kinerja yang mumpuni yakni Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Sebab, dimasa kepimpinannya selama 100 hari kerja di kabinet merah putih, Budi Arie dianggap tidak memiliki visi misi brilian untuk membuat suatu kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Kemudian terkait kinerja Budi Arie juga kita melihat 100 hari pertama itu belum nampak visi yang jauh untuk melompat sesuai dengan tupoksinya,” jelasnya Yusak.
Natalius Pigai Buat Gaduh di Awal Pemerintahan Prabowo
Kemudian, menteri selanjutnya yang juga dianggap tidak becus mengemban jabatan di Kabinet Merah Putih yakni Menteri HAM Natalius Pigai.
Pada masa 100 hari kerja, Natalius Pigai membuat gaduh dan kontroversial, lantaran telah meminta anggaran yang sangat besar untuk menjalankan sistem kebijakan di kementeriannya.
Pernyataan itu kemudian menimbulkan kritik tajam dan juga komentar negatif terhadap Pigai.
“Kemudian yang terakhir menteri HAM malah justru di awal sudah membuat gaduh dengan meminta anggaran yang sangat besar ya, padahal kita tidak melihat agenda penegakan HAM dari beliau itu seperti apa,” kata Yusak.
Pantas Direshuffle
Menurut Yusak, empat nama itu cukup layak untuk di-reshuffle dari kursi menteri karena memiliki catatan negatif dalam membuat kebijakan.
Yusak menegaskan, keputusan untuk me-reshuffle ke empat nama itu juga akan membuktikan prinsip dan komitmen Presiden Prabowo yang ingin melakukan bersih-bersih di pemerintahanya.
“Kalau pertanyaanya apakah dari 4 menteri itu layak untuk direshufle ya menurut saya sekarang inilah waktunya pak Presiden prabowo membuktikan komitmen untuk melakukan bersih-bersih,” terang Yusak.
“Prinsipnya kabinet yang mestinya harus menjadi all best manajemen dan harus ya tidak menjadi beban presiden prabowo,” sambung Yusak.
Jadi Beban Presiden Prabowo
Jika empat nama Menteri itu akan tetap dipertahankan, justru akan berpotensi menjadi beban baru bagi Presiden Prabowo dimasa-masa kepemimpinanya.
Sebab, ke empat nama itu sejauh ini tidak seirama atau sejalan dengan prinsip kepimpinan Prabowo yang memiliki komitmen pro terhadap rakyat.
“Nah Karna kalau itu masih tetap dipertahankan justru akan menjadi beban, berpotensi membebani pak Prabowo sendiri,” kata Yusak.
“Karna kalo bicara soal komitmen Prabowo terhadap komitmen pro kepada rakyat kita tidak ragukan soal itu. Makanya pak Prabowo butuh menteri yang bisa sejalan kan,” tandas Yusak. (GIB)
91 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
