45 Persen Bansos Tidak Tepat Sasaran, DPR Desak Pemerintah Perkuat DTSEN

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena, merespons pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen penyaluran bantuan sosial (bansos) selama ini tidak tepat sasaran.

Menurutnya pernyataan Mensos tersebut bukan hanya sekadar persoalan teknis, melainkan alarm serius bagi penyaluran bansos.

Baca Juga

1 hari  lalu

Dukung Prabowo 2 Periode, Cak Imin Caper ke Prabowo?

105 Akbar Budi

“Pernyataan Menteri Sosial bahwa hampir setengah bansos tidak tepat sasaran bukan hanya sekedar persoalan teknis, tetapi menjadi alarm serius terhadap efektivitas penyaluran bansos,” kata Mahdalena, di Jakarta, Rabu (2/11/2026).

Sebelumnya, Mensos mengungkapkan sebanyak 45 persen penyaluran bansos dan program keluarga harapan (PKH) yang digulirkan pemerintah tidak tepat sasaran.

“Selama ini bansos, subsidi sosial tidak tepat sasaran. Program PKH dan bansos 45% tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul sapaannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Baca Juga

5 hari  lalu

Golkar Dukung Prabowo-Gibran Sampai Selesai

132 Akbar Budi

Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar tak ada lagi warga tak mampu yang tidak menerima bansos.

“Ini berarti banyak warga miskin yang justru berhak terlewatkan, sementara yang tidak bisa menerima malah menerima,” ujarnya.

Mahdalena menjelaskan bahwa DTSEN merupakan basis data terpadu yang krusial untuk menentukan akurasi subsidi dan perlindungan sosial.

Lemahnya kualitas data, seperti adanya data ganda dan data yang tidak dimutakhirkan, menjadi penyebab utama berulangnya masalah penyaluran bansos setiap tahun.

Ia menekankan bahwa penguatan data harus melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa/kelurahan serta membuka partisipasi ruang untuk melakukan koreksi masyarakat secara transparan.

“DTSEN harus menjadi data yang hidup dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan,” tegasnya.

Komisi VIII DPR RI, kata Mahdalena akan terus mendorong Kementerian Sosial dan lembaga terkait untuk menjadikan DTSEN sebagai prioritas utama dalam reformasi sistem perlindungan sosial.

Lebih lanjut, politikus PKB itu menilai, akurasi data adalah kunci nyata dalam menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

“Bansos yang mencakup hak hidup layak masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Kami meminta pemerintah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya.